Anggota Komisi IX DPR RI Fadholi saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Surabaya, Jatim, Selasa (9/11/2021). Foto: Jaka/nvl

Anggota Komisi IX DPR RI Fadholi meminta agar kepesertaan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur untuk diperluas. Ia mengusulkan, ada dua cara agar terjadi perluasan kepesertaan, yakni, pemerintah daerah harus mendorong percepatan ekonomi diwilayahnya dan memberikan subsidi bagi Bukan Penerima Upah (BPU) dengan membuat kriteria yang jelas bagi penerimanya.

"Kalau di daerah, pertumbuhan ekonominya bagus, maka kemampuan masyarakat untuk bayar premi juga akan baik, maka butuh percepatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perlu  juga memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap pentingya manfaat jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT), karena mereka belum menempatkan jaminan sosial ini sebagai kebutuhan primer, masih dianggap sebagai kebutuhan sekunder,” ujar Fadholi saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Surabaya, Jatim, Selasa (9/11/2021).

Berikutnya, kata politisi Partai NasDem ini, untuk memperluas kepesertaan, pemerintah daerah bisa memsubsidi bagi mereka para pekerja rentan BPU yang berkecimpung mendukung fasilitas publik maupun sosial. Tetapi yang menjadi persoalan, belum tentu Pemda memiliki dana untuk mencover semuanya.

"Saran saya, dalam memberikan subsidi harus ada selektifitas dengan membuat kriteria yang jelas agar tidak terjadi kecemburuan di masyarakat, kenapa dia dapat, saya kok tidak. Karena kalau kriteria tidak jelas, semua orang pasti ingin merasa dibantu, sedangkan banyak sekali pekerja rentan kita. Dengan dana pemda yang terbatas otomatis tidak akan bisa meng-cover semua," terang legislator Jawa Tengah I ini.

Fadholi menyarankan, agar subsidi BPU diutamakan kepada orang yang mengabdi untuk kepentingan publik. Misalnya, mereka yang setiap hari kerjanya mengabdi di masjid, gereja dan tempat ibadah lainnya. Ia juga mengapresiasi Pemprov Jatim yang sudah memulai untuk meng-cover warganya dalam memberikan subsidi, kendati disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. “Yang paling bagus dengan menghidupkan pertumbuhan ekonomi, sehingga masyrakat bisa membayar (premi) secara mandiri,” imbuhnya. (jk/sf)